PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,
Menimbang
Mengingat
:
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan, tugas
pemerintahan umum lainnya dan sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Lembaga Lain sebagai bagian
dari perangkat daerah;
b. bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana, maka perlu dibentuk Badan
Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kebumen;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
2
Menetapkan
:
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor
non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak
psikologis.
8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa
yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,
kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
9. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa
non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah
penyakit.
10. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa
yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau
antarkomunitas masyarakat dan teror.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi
penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan
bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
12. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala
Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kebumen.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan hak
seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
14. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen.
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD.
BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3
(1) BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen.
4
Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4
(1) BPBD mempunyai tugas pokok :
a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang
mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi
secara adil dan merata;
b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali
dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari sumber lainnya; dan
i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Pasal 5
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu
dan menyeluruh;
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga
dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat BPBD;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV
ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 6
Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
a. Kepala;
b. Unsur Pengarah; dan
c. Unsur Pelaksana.
Bagian Kedua
Unsur Pengarah
Pasal 7
(1) Pengaturan Unsur Pengarah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
5
(2) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.
(3) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD.
(4) Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) anggota dari
pejabat instansi/lembaga Pemerintah Daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat
profesional di Daerah.
Pasal 8
Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD
dalam penanggulangan bencana daerah.
Pasal 9
Unsur Pengarah BPBD mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
b. pemantauan; dan
c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
Pasal 10
Penetapan anggota Unsur Pengarah BPBD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :
a. untuk penetapan anggota Unsur Pengarah dari instansi/lembaga Pemerintah Daerah
dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku.
b. untuk penetapan anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan
berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi sebagai berikut:
1. Persyaratan
Persyaratan calon anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional adalah sebagai
berikut :
a) Warga Negara Indonesia;
b) sehat jasmani dan rohani;
c) berkelakuan baik;
d) berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam
puluh) tahun;
e) memiliki wawasan kebangsaan;
f) memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
g) memiliki integritas tinggi;
h) non-partisan;
i) tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota TNI/Polri kecuali dosen yang
telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
j) berdomisili di daerah yang bersangkutan/berasal dari daerah yang bersangkutan.
2. Pendaftaran dan Seleksi
a) Pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan
diumumkan melalui media.
b) Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk/ditetapkan
oleh Kepala BPBD.
3. Penyampaian hasil seleksi
a) Lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD.
b) Kepala BPBD mengusulkan 8 (delapan) calon anggota Unsur Pengarah dari
masyarakat profesional hasil pemilihan kepada Bupati atau 2 (dua) kali lipat secara
proporsional dari jumlah anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional untuk
dilakukan uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD.
4. Calon anggota Unsur Pengarah yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan
disampaikan oleh DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota Unsur
Pengarah penanggulangan bencana secara definitif.
5. BPBD mengumumkan kepada masyarakat luas hasil uji kepatutan dan uji kelayakan
melalui media.
6. Anggota Unsur Pengarah ditetapkan oleh Bupati.
6
Pasal 11
Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dengan ketentuan sebagai berikut :
a. masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari instansi/lembaga Pemerintah Daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
b. masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.
Pasal 12
Pemberhentian anggota Unsur Pengarah dengan ketentuan sebagai berikut :
a. pemberhentian anggota Unsur Pengarah dari lembaga/instansi Pemerintah Daerah dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. pemberhentian anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dilakukan setelah
berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRD.
Pasal 13
Pergantian antar waktu anggota Unsur Pengarah dengan ketentuan sebagai berikut :
a. pergantian antar waktu anggota Unsur Pengarah dilakukan karena alasan sebagai berikut :
1. meninggal dunia;
2. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi Pegawai Negeri Sipil dan anggota
TNI/Polri;
3. mengundurkan diri sebagai anggota Unsur Pengarah atas kemauan sendiri; dan/atau
4. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota Unsur Pengarah dan/atau telah
melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan Pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.
b. anggota pengganti Unsur Pengarah dengan ketentuan sebagai berikut :
1. calon pengganti anggota Unsur Pengarah dari instansi/lembaga Pemerintah Daerah harus
berasal dari instansi/lembaga yang diwakilinya.
2. calon pengganti Unsur Pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota
yang telah mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan dan mendapat persetujuan dari
DPRD.
Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana
Pasal 14
(1) Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
(2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.
Pasal 15
Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan
penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi :
a. prabencana;
b. saat tanggap darurat; dan
c. pascabencana.
Pasal 16
(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana meliputi :
a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
7
(2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. perencanaan penanggulangan bencana;
b. pengurangan risiko bencana;
c. pencegahan;
d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
e. persyaratan analisis risiko bencana;
f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
g. pendidikan dan pelatihan; dan
h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
(3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. kesiapsiagaan;
b. peringatan dini; dan
c. mitigasi bencana.
Pasal 17
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi :
a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
b. penentuan status keadaan darurat bencana;
c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
d. pemenuhan kebutuhan dasar;
e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
Pasal 18
(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana terdiri atas rehabilitasi
dan rekonstruksi.
(2) Rehabilitasi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan :
a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
d. pemulihan sosial psikologis;
e. pelayanan kesehatan;
f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
g. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
(3) Rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan :
a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan
tahan bencana;
e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan
masyarakat;
f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
8
Pasal 19
Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :
a. koordinasi;
b. komando; dan
c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
Pasal 20
Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan fungsi koordinasi
Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah
lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan
pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
Pasal 21
Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan fungsi Komando
Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan,
logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal serta langkah-langkah lain
yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
Pasal 22
Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan fungsi pelaksana
Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja
perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada dengan memperhatikan kebijakan
penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD
Pasal 23
(1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari :
a. Kepala Pelaksana;
b. Sekretariat, membawahi :
1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
1. Seksi Pencegahan; dan
2. Seksi Kesiapsiagaan.
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
1. Seksi Penanganan Kedaruratan; dan
2. Seksi Logistik dan Peralatan.
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
1. Seksi Rehabilitasi; dan
2. Seksi Rekonstruksi.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e masingmasing
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertangungjawab kepada
Kepala Pelaksana.
9
(4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris.
(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang.
(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh
seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada
Kepala Pelaksana.
(7) Bagan organisasi Unsur Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 24
Dalam melaksanakan tugasnya Unsur Pelaksana BPBD dapat membentuk Satuan Tugas.
BAB V
ESELONISASI
Pasal 25
(1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a adalah Jabatan
Struktural Eselon IIb.
(2) Sekretaris dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b,
huruf c, huruf d dan huruf e adalah Jabatan Struktural Eselon IIIb.
(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b,
huruf c, huruf d dan huruf e adalah Jabatan Struktural Eselon IVa.
BAB VI
TATA KERJA
Pasal 26
BPBD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
Pasal 27
Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan
masing-masing.
Pasal 28
Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Pasal 29
Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
10
Pasal 30
(1) Setiap Kepala Satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab
kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya
sesuai pedoman yang telah ditetapkan.
(2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan
disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.
(3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahannya diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan
untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
(4) Dalam melaksanakan tugas memimpin Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka
pemberian bimbingan/pembinaan kepada bawahan masing-masing, setiap Kepala Satuan
Organisasi wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 31
(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan
bencana.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun
dalam negeri;
e. kegiatan konservasi lingkungan;
f. perencanaan penataan ruang;
g. pengelolaan lingkungan hidup;
h. kegiatan reklamasi; dan
i. pengelolaan keuangan.
Pasal 32
(1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan,
Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar
dilakukan audit.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan
masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.
(3) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan
penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 33
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
11
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.
Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal
BUPATI KEBUMEN,
BUYAR WINARSO
12
LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2010
TANGGAL 4 OKTOBER 2010
BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BUPATI KEBUMEN,
BUYAR WINARSO
SEKRETARIAT
BIDANG
KEDARURATAN DAN
LOGISTIK
SUB BAGIAN
PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
BIDANG
REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG
PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN
SEKSI
PENCEGAHAN
SEKSI
PENANGANAN
KEDARURATAN
SEKSI
LOGISTIK DAN
PERALATAN
SEKSI
REKONSTRUKSI
SEKSI
REHABILITASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KEPALA
UNSUR PELAKSANA
KEPALA PELAKSANA BPBD
UNSUR PENGARAH
. INSTANSI
. PROFESIONAL / AHLI
SEKSI
KESIAPSIAGAAN
PENCEGAHAN
13
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
I. UMUM
Bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, maka perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah di
Kabupaten Kebumen.
Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Lembaga Lain
sebagai bagian dari perangkat daerah yang dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam
rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan
dan tugas pemerintahan umum lainnya, oleh karena itu pembentukan dan penyusunannya
harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah.
Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten
Kebumen

About these ads