pengurangan resiko bencana berbasis kearifan lokalBogor (ANTARA News) – Sekretaris Jenderal Masyarakat Peduli Bencana Indonesia (MPBI) Faisal Djalal mengemukakan, kearifan lokal perlu terus digali untuk membuat tangguh masyarakat mengadapi risiko bencana.  “Kita harus lebih melihat pentingnya menggali kembali kearifan lokal untuk membuat tangguh masyarakat, dan ini bukan hanya untuk di perdesaan, tetapi juga harus terjadi di daerah perkotaan,” katanya seperti disampaikan Antonius R Gah, dari Perkumpulan Skala, media relation Konferensi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) VI melalui surat elektronik kepada ANTARA di Bogor, Rabu malam  Menurut Faisal Djalal, yang juga Ketua Pelaksana Konferensi PRBBK VI, menangani persoalan pengurangan risiko bencana, ternyata memang bukan perkara mudah.  Ia merujuk bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang menyiapkan berbagai program dengan pembuatan kanal banjir timur, kemudian mengeruk 13 sungai yang mengalir ke seluruh wilayah DKI.  Selain itu, juga berupaya untuk lebih memperketat pembangunan-pembangunan dalam skala besar, mengingat wilayah-wilayah ruang terbuka hijau semakin berkurang.  Narasumber lain dalam konferensi itu, Eko Teguh Paripurno dari Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, menyoroti pentingnya pengurangan risiko bencana menjadi prinsip dasar serta model pembangunan.  Ia mengambil contoh, karena di kota besar seperti Jakarta, banyak gedung-gedung tinggi, seharusnya pemadam kebakarannya, termasuk peralatan yang dimiliki harus mampu memadamkan api sampai ke lantai yang tertinggi.  Sementara itu, Asisten Deputy Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang Suhendro Baskito menyatakan bahwa Jakarta memang tidak mudah menghadapi banjir, walaupun berbagai program sudah dicanangkan, termasuk pembangunan kanal banjir timur, tetapi tampaknya  laju pembangunan masih terus berlangsung dengan jauh lebih cepat, sehingga ruang terbuka hijau di DKI saat ini hanya tersisa sembilan persen.  “Padahal seharusnya Jakarta menyisakan 30 persen ruang terbuka hijau, sebagai kawasan wilayah tangkapan air hujan,” katanya.  Ruwetnya mengurai persoalan banjir, air bersih serta kemacetan lalu lintas juga diakui oleh Suhendro.  Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa persoalan tata ruang berkait erat dengan wilayah-wilayah di bagian hulu, seperti Bopunjur (Bogor, Puncak dan Cianjur).  Bila tingkat turun hujan begitu tinggi di wilayah tersebut, katanya, maka banjir akan segera mengancam Jakarta.  Selain itu, pembangunan gedung-gedung tinggi juga akan memberikan dampak pada penggunaan air tanah.  Untuk itu, kata dia, Pemprov DKI saat ini menargetkan untuk menyediakan 13 persen ruang terbuka hijau, di mana saat ini sudah dimulai penataan kembali taman-taman dam ruang terbuka hijau lainnya di wilayah DKI Jakarta.  Sekjen MPBI Faisal Djalal menambahkan, konferensi itu menargetkan akan menelurkan butir-butir penting untuk disampaikan kepada pemerintah, agar menjadi bahan pertimbangan dalam model-model pembangunan wilayah perkotaan.  “Butir-butir penting ini akan dibahas selama dua hari (8-9/12),” katanya, dan menambahkan bahwa konferensi dihadiri oleh lebih dari 150 orang peserta dari berbagai wilayah yang rentan bencana, yang terdiri atas pelaku, praktisi dan peneliti terkait PRBBK, yang berasal dari BNPB, LSM, media, lembaga negara terkait, serta perguruan tinggi.  Konferensi itu, kata dia, diselenggarakan setiap tahun, dan saat ini masuk tahun keenam.  Tema yang diambil untuk konferensi VI ini adalah “Ketahanan Perkotaan-Kotaku Semakin Siap”, yang mengadopsi dari tema besar yang diusung oleh United Nation International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR).  Melalui konferensi itu, pihaknya mengajak para pimpinan pemerintah daerah lebih siap dan dapat berkomitmen untuk melaksanakan hal penting dalam pengurangan risiko bencana.